DPC ISKA Kota Depok, Lakukan Audensi ke Kesbangpol

DEPOK – Berdasarkan data Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, hingga tahun 2018, tercatat 378.676 Ormas yang ada di Tanah Air. Pihak pemerintah berharap untuk menjamin keberadaan dan eksistensi Ormas maka pendaftaran organisasi kemasyarakatan merupakan pintu gerbang bagi legalitas dan bentuk pengakuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 tentang kebebasan berserikat dan berkumpul.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan adalah mutlak dijalankan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan tertib administrasi.

Dengan semangat yang sama, pasca dilantiknya Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) DKI JABODETABEK, pada hari Sabtu, tanggal 21 April 2018 di Aula Yohanes Gereja Katerdal, Jakarta Pusat, maka Pengurus Dewan Pimpinan Cabang IKATAN SARJANA KATOLIK INDONESIA (ISKA) KOTA DEPOK melakukan audiensi dan bersilaturahmi dengan Kepala Kesbangpol Kota Depok, Senin, (3/9/2018) di Gedung Baleka, Ruang Kesbangpol Kota Depok, lantai 3.

Ketua ISKA Kota Depok, Darius Leka, dalam kesempatan itu menuturkan sebagai ormas Katolik yang legal keberadaannya dan berusia puluhan tahun berkiprah di negara Indonesia, maka untuk tingkat Kota Depok saatnya melaporkan diri ke Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Dengan harapan bisa berkontribusi dan terlibat aktif untuk bersinergi dengan program-program Pemerintahan “Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius”.

“Kehadiran ISKA dan beberapa pimpinan ormas-ormas Katolik seperti WKRI dan PK yang sengaja kami datang untuk audiensi dengan Kesbangpol Kota Depok selain bersilaturahmi dan memperkenalkan diri, hal yang paling esensial adalah terdaftar secara resmi di Kesbangpol Kota Depok. ISKA misalnya kini sudah memasuki usianya yang sudah 60 tahun, sementara Pemuda Katolik (73), Wanita Katolik Republik Indonesia (94). Kami adalah organisasi legal dan kepengurusannya berada hingga ke level kabupaten Kota termasuk di Kota Depok. Semoga keberadaan kami bisa bersinergi dalam pembangunan sesuai dengan visi-misi pemerintahan setempat”, ujar Darius.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Elisabeth Setyaningsih, Mantan Ketua Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI) bahwa berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemkot Depok sebenarnya yang hadir adalah perwakilan dari ormas-ormas Katolik seperti ISKA-PK-WKRI. Mereka sudah lama berkiprah namun selama ini setiap undangan selalu ditujukan ke Gereja Katolik tidak langsung ke ormas yang bersangkutan.

“Di Kota Depok saat ini ada juga kepengurusan Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI) sebagai “rumah bersama” dari semua ormas Katolik seperti ISKA, PK, WKRI dan moderatornya saat ini adalah Romo Goris. Untuk kiprahnya selalu sejalan dengan program pemerintah. Salah satu contoh terbaru adalah hal-hal yang berkaitan dengan sosialisasi menjelang Pemilukada Jawa Barat 2018 yang telah berjalan sukses, aman dan tertib merupakan hasil kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti KPU dan BAWASLU, jelas Elis.

Lebih lanjut ungkap Elis, terjadinya miskomunikasi lebih disebabkan ormas-ormas tersebut belum terdaftar secara resmi ke Kesbangpol. Semoga usai didaftar bisa lebih berkontribusi lebih terhadap pembangunan Kota Depok.

Selain Elis, Petrus Cahya Nugraha, juga berpendapat bahwa pemikiran-pemikiran dari ISKA bisa dijadikan referensi untuk pembangunan Kota Depok.

“Dari hasil diskusi bulanan dalam forum-forum kecil yang dilakukan oleh para Sarjana Katolik/ cendikiawan yang kebanyakan mereka adalah para dosen, dekan seperti UI dan Gunadarma dengan berbagai disiplin ilmu yang mereka miliki sebenarnya bisa dijadikan referensi. Dan kedepan diharapan Kesbangpol bisa dijadikan salah satu narasumber” ujar pria yang akrab disapa Cahyo ini.

Jangan Campur Adukan

Dalam kesempatan yang sama, Moderator ISKA, RP. Gregorius A. Pontus, OFM menuturkan dengan didaftarkannya secara resmi orams-ormas Katolik seperti ISKA, WKRI, PK ke Kesbangpol maka akan menjadi jelas fungsi dan perannya sebagai ormas. Selama ini mereka tidak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah. Kalaupun mereka hadir lebih mewakili gereja Katolik secara institusi. Oleh karenanya mereka diharapkan bisa dilibatkan sesuai dengan komptensi dari ormas yang bersangkutan dalam berbagai kegiatan yang diselenggrakan pemerintahan daerah Kota Depok.

“Gereja ingin tidak mencampuradukan dengan agama Katolik secara institusi yang hiararkinya jelas dari pimpinan tertinggi hingga ke Paroki, Wilayah atau Lingkungan. Kami sebagai pemimpin gereja mendorong agar ormas-ormas Katolik beraktifitas dengan membawa nama dari ormasnya masing-masing dan berjalan sesuai dengan AD/ADRT-nya. Dan kepada mereka tetap berada dalam pengawasan gereja Katolik sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dari pihak lain seolah-olah yang bersuara adalah agama Katolik”, harapnya

Pastor Paroki Santo Paulus Depok ini, menambahkan “Kami juga tidak sepakat kalau ada ormas yang dalam kegiatannya meminta-minta dana/ biaya dari pemerintah. Sebaiknya bisa mandiri yaitu melalui swadaya masyarakat. Bila ada ormas yang aneh-aneh, Kesbangpol bereskan”, tegas Pater Goris.

Sementara, Kepala Kesbangpol Kota Depok, Lienda Ratnanurdianny SH.M.Hum, menuturkan setiap ormas seharusnya menjadi wadah selain menjalankan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, organisasi kemasyarakatan tetapi harus berpartisipasi aktif dalam setiap pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

“Tugas kami Kesbangpol adalah untuk mengakomodir semua ormas baik yang terdaftar maupun yang tidak. Berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Ormas berbadan hukum dapat berbentuk perkumpulan; atau yayasan. Hal itu sudah diatur dalam UU No. 17 Tahun 2013 dan Perpu No. 2 Tahun 2017 bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetapi harus berpartisipasi aktif dalam pembangunan untuk mewujudkan tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila” harapnya.

Linda menambahkan, saat ini di Kota Depok ada sekitar 120 ormas yang sudah diregister. Dan menjadi pekerjaan rumah bagi Kesbangpol adalah sedang melakukan pemetaan ormas-ormas. Karena ada beberapa ormas baik pengurus maupun kegiatannya hampir mirip-mirip atau sama. Oleh karenanya mereka bisa merger (disatukan).

“Terkait dengan ormas kita juga harus bisa membedakan ormas yang dibentuk oleh sekelompok orang yang memiliki kesamaan visi dan misi namun ada ormas yang dibentuk karena berdasarkan undang-undang. Contohnya seperti; FKUB, PKK, KNPI, dan lain-lain. Karena banyak ormas yang pengurus dan kegiatanya mirip mereka bisa dimerger”, ujarnya.

Tidak hanya itu, Linda juga berharap Kesbangpol akan menyambut baik apabila ISKA dapat duduk bersama dengan ormas-ormas lain untuk melakukan kegiatan seperti menyikapi isu hoax, disintegrasi bangsa, pendidikan politik kepada pemilih pemula khususnya kepada sekolah-sekolah Katolik atau Kristen apalagi bertepatan dengan moment Pileg dan Pilpres 2019. Tetapi ormas yang tidak terafiliasi dengan partai politik tertentu untuk tetap mengedepankan netralitasnya.

“Kami dari Kesbangpol siap untuk menjadi narasumber dalam kegiatan apapun yang dilakukan atau menghadirkan narasumber dari KPU maupun BAWASLU apabila akan dilakukan kegiatan-kegiatan pendidikan politik bagi pemilih pemula khususnya anak-anak SMA dari Katolik maupun yang Kristen. Namun sebagai ormas yang tidak terafiliasi dengan partai politik tertentun untuk tetap menjaga netralitasnya”, harapnya. (D. Lekalawo)

 

Berita dan Artikel Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

four × 4 =